Para Pelaku Ekonomi.
Nama : Bram Kutut
NPM : 20208256
Kelas : 1EB06
Tugas Perekonomian Indonesia Bab 3.
Para Pelaku
Ekonomi.
A.
Menggolongkan Pelaku ekonomi utama dalam perekonomian Indonesia :
1. Rumah
Tangga Konsumsi /RTK.
Rumah
tangga konsumsi merupakan unit ekonomi yang paling kecil. Rumah tangga konsumsi
adalah pemilik atau penyedia jasa dari berbagai faktor produksi. Faktor
produksi yang dimiliki oleh rumah tangga akan digunakan oleh perusahaan untuk
menghasilkan barang atau jasa.
Rumah
tangga konsumsi juga akan menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan
untuk memenuhi kebutuhannya.
Peran
Rumah Tangga Konsumsi adalah :
1) Konsumen.
2) Pemasok atau pemilik faktor produksi.
1) Konsumen.
2) Pemasok atau pemilik faktor produksi.
Faktor
produksi ada 4 macam yaitu :
1) Alam.
2) Tenaga kerja.
3) Modal.
4) Skill/keahlian.
1) Alam.
2) Tenaga kerja.
3) Modal.
4) Skill/keahlian.
Dari
keempat faktor produksi tersebut yang termasuk faktor produksi asli yaitu alam
dan tenaga kerja sedangkan faktor produksi turunan terdiri dari modal dan
skill.
Balas jasa
dari faktor produksi yaitu :
1) Alam : sewa tanah
2) Tenaga kerja : upah/gaji
3) Modal : bunga modal
4) Skill/keahlian : laba
1) Alam : sewa tanah
2) Tenaga kerja : upah/gaji
3) Modal : bunga modal
4) Skill/keahlian : laba
2. Rumah Tangga Produksi/RTP/Perusahaan.
Perusahaan
adalah suatu organisasi yang didirikan oleh satu atau beberapa orang yang
bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.
Perusahaan merupakan tempat berlangsungnya produksi.
Peran Perusahaan sebagai pelaku ekonomi yaitu :
1) Produsen : menghasilkan barang dan jasa
2) Pengguna faktor produksi : menggunakan faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa
3) Agen pembangunan : membantu pemerintah dengan menjalankan kegiatan pembangunan
Peran Perusahaan sebagai pelaku ekonomi yaitu :
1) Produsen : menghasilkan barang dan jasa
2) Pengguna faktor produksi : menggunakan faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa
3) Agen pembangunan : membantu pemerintah dengan menjalankan kegiatan pembangunan
3.
Pemerintahan
Pemerintahan
mencangkup semua lembaga atau badan pemerintahan yang memiliki wewenang dan
tugas mengatur ekonomi. Dan pemerintah terjun langsung dalam kegiatan ekonomi
melalui perusahaan negara (BUMN/BUMD).
Peran Pemerintah sebagai pelaku ekonomi yaitu :
1) Pengatur : mengatur perekonomian negara sehingga tercipta stabilitas ekonomi agar tidak merugikan masyarakat.
Peran Pemerintah sebagai pelaku ekonomi yaitu :
1) Pengatur : mengatur perekonomian negara sehingga tercipta stabilitas ekonomi agar tidak merugikan masyarakat.
a) Pengaturan
ekonomi secara langsung
contoh : perizinan, pengendalian lingkungan, pembayaran pajak, peraturan biaya tarif, penghapusan peraturan-peraturan yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi.
contoh : perizinan, pengendalian lingkungan, pembayaran pajak, peraturan biaya tarif, penghapusan peraturan-peraturan yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi.
b) Pengaturan
ekonomi secara tidak langsung
contoh : pemberian insentif bagi produsen untuk memproduksi barang tertentu, himbauan pemerintah agar konglomerat menyerahkan 2,5% keuntungannya untuk mengentaskan kemiskinan.
2) Konsumen : membutuhkan barang dan jasa dalam menjalankan tugasnya.
3) Produsen : menghasilkan barang dan jasa melalui perusahaan milik negara (BUMN dan BUMD).Regulasi : pengaturan kegiatan ekonomi secara langsung, sehingga pemerintah dapat menata kehidupan perekonomian sedemikian rupa sehingga tidak ada satu pihak pun yang dirugikan.Deregulasi : upaya penghapusan regulasi yang dinilai menghambat perekonomian.
contoh : pemberian insentif bagi produsen untuk memproduksi barang tertentu, himbauan pemerintah agar konglomerat menyerahkan 2,5% keuntungannya untuk mengentaskan kemiskinan.
2) Konsumen : membutuhkan barang dan jasa dalam menjalankan tugasnya.
3) Produsen : menghasilkan barang dan jasa melalui perusahaan milik negara (BUMN dan BUMD).Regulasi : pengaturan kegiatan ekonomi secara langsung, sehingga pemerintah dapat menata kehidupan perekonomian sedemikian rupa sehingga tidak ada satu pihak pun yang dirugikan.Deregulasi : upaya penghapusan regulasi yang dinilai menghambat perekonomian.
4.
Masyarakat Luar Negeri
Peranan masyarakat luar negeri sebagai pelaku ekonomi adalah :
1) Perdagangan.
2) Pertukaran tenaga kerja.
3) Penanaman modal.
4) Pemberian pinjaman.
5) Pemberian bantuan.
Peranan masyarakat luar negeri sebagai pelaku ekonomi adalah :
1) Perdagangan.
2) Pertukaran tenaga kerja.
3) Penanaman modal.
4) Pemberian pinjaman.
5) Pemberian bantuan.
Sebagai
badan usaha yang dimiliki oleh negara, BUMN mempunyai peranan penting dalam
perekonomian sebagai berikut:
1. BUMN di harapkan dapat mengelola dan menggunakan cabang-cabang produksi yang vital untuk memenuhi kebutuan masyrakat secara maksiml demi tercapainya kesejateran dn kemakmuran rakyat pada umumnya.
2. Pemerintah melalui perusahaan negara (BUMR)dapat melayani masyarakat secara maksima.
Perusahaan negara (BUMN)diharapkan menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari pendapatan non pajak.
3. BUMN diharapkan dapat menyediakan lapangan kerja sehingg dapat membantu mengatasi pengangguran.
4. BUMN yang melakukan kegiatan ekspor, impor dapat menmbah pengasilan defisa bagi Negara.
5. BUMN di harapkan dapat mempercepat pertumbuan ekonomi nasional.
1. BUMN di harapkan dapat mengelola dan menggunakan cabang-cabang produksi yang vital untuk memenuhi kebutuan masyrakat secara maksiml demi tercapainya kesejateran dn kemakmuran rakyat pada umumnya.
2. Pemerintah melalui perusahaan negara (BUMR)dapat melayani masyarakat secara maksima.
Perusahaan negara (BUMN)diharapkan menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari pendapatan non pajak.
3. BUMN diharapkan dapat menyediakan lapangan kerja sehingg dapat membantu mengatasi pengangguran.
4. BUMN yang melakukan kegiatan ekspor, impor dapat menmbah pengasilan defisa bagi Negara.
5. BUMN di harapkan dapat mempercepat pertumbuan ekonomi nasional.
Peranan 3 Sektor Usaha
Formal Dalam Perekonomian Indonesia
1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Sebagai
realisasi dari pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945 maka didirikanlah Badan Usaha
Milik Negara (BUMN). BUMN adalah bada usaha yang modalnya sebagian
besar/seluruhnya milik pemerintah/negara. Badan usaha milik pemerintah pusat
disebut BUMN,sedangkan badan usaha yang modalnya milik pemerintah daerah
disebut BUMD(Badan Usaha Milik Daerah).
BUMN dan BUMD didirikan utuk melayani kepentingan umum dan mencari keuntungan dalam ranka mengisi kas negara. Berdasarkan UU RI No 9 tahun 1969 perusahaan negara digolongkan menjadi 3 jenis yaitu :
a) Perusahaan Jawatan (PERJAN).
BUMN dan BUMD didirikan utuk melayani kepentingan umum dan mencari keuntungan dalam ranka mengisi kas negara. Berdasarkan UU RI No 9 tahun 1969 perusahaan negara digolongkan menjadi 3 jenis yaitu :
a) Perusahaan Jawatan (PERJAN).
Merupakan
perusahaan milik negara yang bergerak di bidang jasa. Tujuanya untuk melayani
kepentingan umum/masyarakat luas (PUBLIC SERVICE). Merupakan bagian dari suatu
departemen pemerintah yang di pimpin oleh seorang kepala yang bersesatus
pegawai negeri sipil.
Ciri-ciri perjan
-Bertujuan untuk melayani masyarakat.
-Pimpinan dan karyawan bersetatus sipil.
-Merupakan bagian dari departemen pemerintah.
-Memperoleh fasilitas Negara.
-Dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada atasannya dalam hal ini kepala menteri/dirjen departem yang bersangkutan.
Ciri-ciri perjan
-Bertujuan untuk melayani masyarakat.
-Pimpinan dan karyawan bersetatus sipil.
-Merupakan bagian dari departemen pemerintah.
-Memperoleh fasilitas Negara.
-Dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada atasannya dalam hal ini kepala menteri/dirjen departem yang bersangkutan.
Contoh
perjan:Perusahaan jawatan kereta api dan jawatan penggadaian. Sejak tahun 1991,
perusahaan berubah status menjadi perusahaan umum, PJKA menjadi perumka dan
perusahaan jawatan penggadaian berubah menjadi perum penggadaian.
b) Perusahaan umum (PERUM)
Perum merupakan perusahaan milik negara yang tujuannya disamping melayani kepentingan umum juga diperbolehkan mencaei keuntungan.
Ciri-ciri PERUM
-Bertujuan melayani kepentingan umum, tapi diperbolehkan untuk mencari laba dengan prinsip kerja efisien dan efekifitas.
-Bersetatus badan hukum yang diatur berdasarkan UU.
-Bergerak di bidang usaha yang vital.
-Berada di bawah pimpinan dewan direksi.
-Pimpinan dan karyawan bersetatus pegawai negeri.
-Mempuya nama dan kekayaan sendiri yang di pisahkan dari kekayaan Negara.
-Diatur secara perdata.
Laporan tahunan perusahaan yang terdiri dari laporan rugi/laba, neraca dan laporan perubahan modal disampaikan oleh pemerintah.
Perum merupakan perusahaan milik negara yang tujuannya disamping melayani kepentingan umum juga diperbolehkan mencaei keuntungan.
Ciri-ciri PERUM
-Bertujuan melayani kepentingan umum, tapi diperbolehkan untuk mencari laba dengan prinsip kerja efisien dan efekifitas.
-Bersetatus badan hukum yang diatur berdasarkan UU.
-Bergerak di bidang usaha yang vital.
-Berada di bawah pimpinan dewan direksi.
-Pimpinan dan karyawan bersetatus pegawai negeri.
-Mempuya nama dan kekayaan sendiri yang di pisahkan dari kekayaan Negara.
-Diatur secara perdata.
Laporan tahunan perusahaan yang terdiri dari laporan rugi/laba, neraca dan laporan perubahan modal disampaikan oleh pemerintah.
Contoh PERUM:
-Perusahaan umum kereta api.
-PERUM Dinas angkutan motor republik Indonesia.
-PERUM Pengadilan.
-PERUM Perumahan umum Nasional.
c) Perusahaan Perseroan (PERSERO)
Perusahaan perseroan merupakan perusahaan Negara yang biasanya berbentuk PT (Perseroan Terbatas).
-Perusahaan umum kereta api.
-PERUM Dinas angkutan motor republik Indonesia.
-PERUM Pengadilan.
-PERUM Perumahan umum Nasional.
c) Perusahaan Perseroan (PERSERO)
Perusahaan perseroan merupakan perusahaan Negara yang biasanya berbentuk PT (Perseroan Terbatas).
Ciri-ciri PT:
Tujuannya lebih besar (dominan) untuk mencari laba
-Biasanya berbentuk PT
-Sebagian besar seluruh modalnya milik pemerintah dalam bentuk saham-saham, tapi memungkinkan kerja sama pemilikan modal dengan pihak lain
-Pemerintah sebagai pemegang saham terbesar (minimal 51%)
-Tidak dapat fasilitas negara secara khusus
-Dipimpin dewan direksi
-Pimpinan dan karyawan bersetatus sebagai pegawai swasta
Contoh perusahaan yang berbentuk PT:
• PT Pos Indonesia.
• PT Pelni.
• PT Perkebunan.
• PT GIA (Garuda Indonesia Airways).
• PT PLN (Perusahaan Listrik Negara).
• PT BTN (Bank Tabungan Negara).
Tujuannya lebih besar (dominan) untuk mencari laba
-Biasanya berbentuk PT
-Sebagian besar seluruh modalnya milik pemerintah dalam bentuk saham-saham, tapi memungkinkan kerja sama pemilikan modal dengan pihak lain
-Pemerintah sebagai pemegang saham terbesar (minimal 51%)
-Tidak dapat fasilitas negara secara khusus
-Dipimpin dewan direksi
-Pimpinan dan karyawan bersetatus sebagai pegawai swasta
Contoh perusahaan yang berbentuk PT:
• PT Pos Indonesia.
• PT Pelni.
• PT Perkebunan.
• PT GIA (Garuda Indonesia Airways).
• PT PLN (Perusahaan Listrik Negara).
• PT BTN (Bank Tabungan Negara).
Pembangunan
koperasi mengalami kemajuan yang cukup mengembirakan jika diukur dengan jumlah
koperasi, jumlah anggota, aktiva dan volume usaha. Pada masa sekarang secara
umum koperasi mengalami perkembangan usaha dan kelembagaan yang mengairahkan.
Namun demikian, koperasi masih memiliki berbagai kendala untuk pengembangannya
sebagai badan usaha. Hal ini perlu memperoleh perhatian dalam pembangunan usaha
koperasi pada masa mendatang.
Peran
koperasi dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari: (1)
kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor,
(2) penyedia lapangan kerja yang terbesar, (3) pemain penting dalam
pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, (4) pencipta
pasar baru dan sumber inovasi, serta (5) sumbangannya dalam menjaga neraca
pembayaran melalui kegiatan ekspor. Peran koperasi, usaha mikro, kecil dan
menengah sangat strategis dalam perekonomian nasional, sehingga perlu menjadi
fokus pembangunan ekonomi nasional pada masa mendatang.
Pemberdayaan
koperasi secara tersktuktur dan berkelanjutan diharapkan akan mampu
menyelaraskan struktur perekonomian nasional, mempercepat pertumbuhan ekonomi
nasional, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat
kemiskinan, mendinamisasi sektor riil, dan memperbaiki pemerataan pendapatan
masyarakat. Pemberdayaan koperasi juga akan meningkatkan pencapaian sasaran di
bidang pendidikan, kesehatan, dan indikator kesejahteraan masyarakat Indonesia
lainnya.
Sulit
mewujudkan keamanan yang sejati, jika masyarakat hidup dalam kemiskinan dan
tingkat pengangguran yang tinggi. Sulit mewujudkan demokrasi yang sejati, jika
terjadi ketimpangan ekonomi di masyarakat, serta sulit mewujudkan keadilan
hukum jika ketimpangan penguasaan sumberdaya produktif masih sangat nyata.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peran koperasi antara lain :
- Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khusunya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional.
- Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
0 Komentar:
Posting Komentar
Berlangganan Posting Komentar [Atom]
<< Beranda